Rabu , Februari 21 2024
Dr.Putu Gede, M.Par

Problem Desa Wisata di NTB Adalah Kurangnya Implementasi Program

Mataram, Literasi-Salah satu problem desa wisata  — seiring dengan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB — adalah kurangnya implementasi program. Sementara ini baru satu desa wisata katagori mandiri di NTB dari 99 yang di SK kan Pemmprov.

Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Dr.I Putu Gede, M.Par., Selasa (13/2), mengakui secara umum kehadiran desa wisata lebih banyak secara top down, baik dari aspek formal maupun pengelolaannya. Kendati begitu, kata Putu Gede, hal itu mesti dilakukan untuk memberikan daya dorong kepada masyarakat dengan memberikan aturan-aturan yang jelas.

Desa wisata itu sendiri dikatagorikan dalam beberapa tingkatan seperti desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Dari maju menuju mandiri perlu melewati beberapa indikator. Karena itu, diperlukan monev yang berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan desa wisata tersebut sesuai indicator yang mesti dicapai.

Di NTB baru Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang menerima predikat desa wisata mandiri. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari peran kepala desa yang secara responsive senantiasa menjaga keberlangsungan desa wisatanya.

Desa wisata mesti memiliki potensi daya tarik baik alam, budaya maupun buatan. Selain itu punya komunitas serta SDM lokal yang terlibat dalam pengembangan desa wisata setempat. Persoalannya, menurut Putu Gede, setelah menjadi desa wisata acap kali jalan di tempat karena kurangnya kreatifitas mengimplementasikan program.

Menurut Putu Gede, monev seharusnya tetap dilakukan pemerintah terhadap desa wisata. Jika tidak dilakukan pemerintah, lanjut dia, bisa pula dengan mengundang pihak ketiga agar tercapai keberlanjutan desa wisata itu sebagaimana cita-cita yang ingin diperoleh.

Desa wisata bisa dikatakan berkembang jika terus mendaki ke level di atasnya dari rintisan menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju dan dari maju menjadi mandiri. Kata Putu Gede, masing-masing katagori itu memiliki kriteria tersendiri.

“Karena itu semua pihak mesti berkolaborasi agar desa wisata bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi,” katanya. ian

Check Also

Perkuat Kekompakan Tangani Isu Kehutanan dan Persampahan Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: