Mataram, Literasi– Membangun beberapa ekonomi kawasan di daerah diharapkan menjadi enzim untuk percepatan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam sambutannya mengatakan point berekonomi adalah bagaimana menciptakan kawasan-kawasan ekonomi.
Menjadi narasumber FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan tema “ Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi”, Kamis (19/8), di Hotel Lombok Astoria, ia mengurai beberapa kawasan.
Menurutnya, pemerintah harus tegas memberikan regulasi berserta insentif yang diberikan. Kemudian untuk mendukung kegiatan ekspor, Pemerintah Pusat juga harus konsisten memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, memberikan insentif pada penerapan energi terbarukan.
“Ketidakpastian global seperti covid19, dinamika politik yang tidak menetu seperti konflik di berbagai belahan dunia seperti Ukraina dengan Rusia juga adanya kemajuan diera digitalisasi teknologi ini juga tidak dapat dihindari yang akan terus mempengaruhi kebijakan ekonomi,” katanya.
“Hal-hal seperti ini tentu akan menjadi pertimbangan pada saat menyusun perencanaan kedepan. Namun hal ini tentunya dapat diantisipasi dengan menyusun dokumen perancanaan yang afektif dan kualistik. Jadi perlu melibatkan stakeholder,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu Sekda Provinsi NTB menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun ekonomi, diantaranya politik domestik, pembangunan kewilayahan, dan Global partnership.
“Untuk sisi politik domestik, jadi memproyeksikan 20 tahun ke depan 2045 tidak luput dari bagaimana konstelasi politik, yaitu kebijakan pemerintahan apakah perjalanan kedepan ekonomi membaik kemudian fiskal menguat, maka menteri keuangan sudah siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan bidang kemasyarakatan,” papar Miq Gita.
Menurut Sekda, kalau bersifat dipensif, maka negara hanya akan menjadi pasar dari produk-produk dan tidak mampu menikmati persaingan pasar global sedemikian rupa. Karena itu, kedepan secara nasional angka kemiskinan ini menjadi isu yang harus dituntaskan dan harus berada di satu digit.
“Kemudian Human development index, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi melalui kegiatan investasi perlu terus di dorong. Di NTB ada kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya yang harus terus dipacu,” ujarnya.kmf
