MATARAM, Literasi – Konsep pengembangan pariwisata halal harus mencerminkan kebersihan dan keamanan. Hal itu penting mengingat kenyamanan bagi para pengunjung menjadi perioritas.
Ketua MUI Pusat Bidang Kerjasama Hubungan Luar Negeri, Dr. KH Muhyidin Junaidi mengatkan saat ini wisatawan membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Hanya saja, fasilitas umum berupa toilet di distinasi wisata di Indonesia, termasuk di NTB belum ada yang masuk katagori standar.
Padahal, esensi pariwisata halal itu. Salah satunya dicerminkan dari kebersihan. “Itulah kenapa wisata halal menjadi tujuan wisatawan mancanegara saat ini karena terjamin kebersihan dan kenyamanannya. Disinilah, yang memang perlu dibenahi, ” ujar Muhyidin menjawab wartawan disela-sela International Halal Tourism Conference yang digagas MUI di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Jumat (11/10).
Merujuk data Kemenpar RI, opsi pengembangan pariwisata halal yang dikembangkan Provinsi NTB telah berada pada pilihan yang tepat. Hanya saja, kebersihan fasilitas umum berupa toilet yang masuk katagori standar serta keamanan pengunjung ke obyek wisata di NTB belum terpenuhi dengan baik.
Oleh karena itu, kata Muhyidin, pengembangan pariwisata halal itu bukan hanya difokuskan pada aspek penyedian makanan, minuman dan fashionnya. “Tapi juga perilaku manusia, makanan lokal, transportasi dan kebutuhan manusia dimanapun berada, khususnya di distinasi yang dituju juga perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Muhyidin mencontohkan, kebersihan dan kenyamanan itu seperti terdapat pada sarana pendukung pariwisata seperti taksi, hotel, dan restoran.
“Misalnya fasilitas seperti toilet dan transportasi (taksi), wisatawan akan lihat kebersihannya. Termasuk, sarana dan prasarana peribadatannya. Hal ini tidak boleh luput dari perhatian karena dalam wisata halal kebersihan harus terjamin,” ungkapnya.
Muhyidin menjelaskan, kendati opsi pengembangan pariwisata halal telah dipilih oleh Indonesia untuk menggaet pangsa pasar wisata muslim. Namun, kebersihan distinasi wisata di berbagai wilayah di Indonesia, justru masih kalah jauh dari negara tetangga. Diantaranya, Malaysia, Thailand hingga Singapura.
“Makanya kami sependapat dengan ide pak Wapres yang juga Ketua MUI Prof KH Ma’ruf Amin yang menginisiasi perlu dibentuk Direktorat Halal di Kemenpar untuk menangani program pariwisata halal kedepannya,” jelasnya.
Perlu Dukungan
Sementara itu, Wasekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengemukakan agar program wisata halal bisa berjalan baik di daerah, diperlukan dukungan semua pihak terkait untuk menyukseskannya. Dukungan yang penting itu dari sisi perlunya politikal will agar pembiayaan dan skema bank syariah di berbagai daerah juga menyasar program wisata halal.
“Selama ini, itu yang belum. Sehingga, sangat jarang perusahaan biro perjalanan wisata menjual paket wisata halal dengan pemandu yang telah lolos program sertifikasi halal. Makanya, kami mendorong dukungan semua pihak terlibat untuk bersinergi menyukseskan halal tourism itu,” tandasnya.
Diketahui, jumlah peserta pada kegiatan International Halal Tourism Conference sebanyak 300 orang. Peserta asing yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari lima negara, salah satunya satu orang pengusaha halal industri dari Australia.
Sementara itu, risalah dan rekomendasi yang dicapai pada pertemuan itu menghasilkan 14 point kesepakatan. Selanjutnya, point-point itu diserahkan ke Pemerintah Pusat, Pemda NTB dan stakeholder terkait lainnya untuk bisa dijadikan rujukan dalam penerapan wisata halal kedepannya. RUL.
