Pemprov NTB gencar melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM). Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Dikepang) NTB, GPM kali ini digelar di halaman Kantor Lurah Dasan Cermen, Mataram, Kamis (12/9/2024).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. A. Aziz, mengatakan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat NTB, terlebih menjelang bulan Maulid.
“Dengan masuknya bulan Maulid ini, kebutuhan masyarakat terhadap pangan makin meningkat. Otomatis harganya meningkat karenanya Pemerintah mengelar kegiatan GPM ini dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan,” ungkapnya.
Disebutkan, GPM sebagai salah satu cara mendekatkan pelayanan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.
“Kami berupaya menjaga stabilitas harga pangan dan secara ekonomi mampu menekan inflasi daerah,” jelasnya.
GPM menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, daging ayam, minyak goreng, gula, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam serta bahan pokok lainnya dengan harga yang disubsidi.
“Program GPM ini melibatkan berbagai mitra seperti Bulog, Bank Indoensia, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan termasuk UMKM Lokal dan distributor pangan, yang turut berperan dalam menyediakan stok barang berkualitas dengan harga lebih rendah dan terjangkau,” pungkasnya.
Abdul Aziz juga mengajak kepada masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok itu yang dengan cara yang bijak. Walaupun pihaknya tidak membatasi penjualan tapi jangan membeli dengan jumlah banyak kemudian disimpan dengan alasan bahan pangan terbatas.
Terkait cadangan pangan nasional, saat ini yang ada di NTB 52.000 ton, di pemerintah daerah 280 ton, provinsi NTB sendiri 107 ton.
Sementara itu, Fitria Puspasari selaku Analis Bapanas, mengatakan GPM sebagai upaya meningkatkan distribusi pangan ke masyarakat terutama yang memiliki penghasilan rendah.
“Jadi konsumen-konsumen kita kita itu terlindungi mendapatkan pangan dengan harga yang lebih murah dan aman,” jelasnya.
Terkait penanganan, ia mengatakan Badan Pangan Nasional bagiannya di hulu kalau si hilir bagiannya kementerian pertanian.
“Kita selalu melakukan koordinasi dengan kementerian pertanian karena pengawasan harus di hulu dan hilir tidak hanya hanya sepotong-potong dalam menciptakan rantai pangan,” ungkapnya.
Ditambahkan, Bapanas tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya agar pangan yang beredar dari hulu ke hilir terjamin keamanan pangannya.kmf