Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB, Irjen Pol. R. Umar Faruq SH.,M.Hum., memimpin Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Rinjani 2024. Apel dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 itu berlangsung di Lapangan ek Bandara Selaparang, Mataram, Jumat (23/08/2024). .
Hadir Wakapolda NTB, Perwakilan DPRD NTB, Kepala Kesbangpoldagri NTB, Kasrem 162/WB, Perwakilan Danlanal Mataram, perwakilan Danlanud ZAM, Kabinda NTB, Basarnas NTB, segenap PJU Polda NTB serta seluruh regu personil yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah dan kelompok Pamswakarsa.
Ops Mantap Praja Rinjani 2024 dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, ditandai dengan penyematan pita oleh Kapolda NTB kepada perwakilan personil sebagai tanda dimulainya operasi.
Dalam amanatnya, Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq SH.,M.Hum., menyebutkan apel tersebut bertujuan untuk mengetahui kesiapan baik personil maupun sarana prasarana dalam pengamanan Pilkada serentak 2024.
Dalam pelaksanaan operasi, Kepolisian didukung oleh TNI dan pemerintah serta kelompok masyarakat dengan harapan pelaksanaan seluruh tahapan pada Pilkada Serentak di seluruh NTB dapat berlangsung lancar.
Menurut Kapolda NTB, kegiatan itu merupakan pengecekan akhir terhadap kesiapan pengamanan yang meliputi kesiapan personil maupun seluruh sarana yang akan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Operasi ini akan berlangsung selama 131 hari terhitung dari 24 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024.
Jumlah personil Polda NTB yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi 6.895 orang dengan rincian 2.700 personil Polda NTB dan 4.195 personil dari Polres/ta jajaran.
Jumlah TPS di seluruh wilayah NTB adalah 8.405 TPS, terdiri dari 6.821 TPS Kurang Rawan, 1.444 TPS Rawan, 140 TPS Sangat Rawan, serta 25 TPS Khusus.
Berdasarkan data sementara dari penyelenggara Pemilu, jumlah DPT sebanyak 3.969.788 orang. Pelaksanaan Coktail masih dalam proses yang dilakukan KPU NTB.
Kepada personil yang terlibat, Kapolda mengimbau agar melakukan mapping terkait konflik sosial di wilayah masing-masing serta menyelesaikan permasalahan tersebut hingga ke akarnya.
“Jadi segera petakan wilayah konflik dan lakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan hingga ke akar masalah, “ tegas Jenderal Bintang dua ini.
Apabila terjadi konflik yang mengganggu stabilitas kamtibmas, kata dia, maka gunakan kekuatan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionslitas, legalitas, akuntabilitas, serta nesesitas.
Selain itu Kapolda memerintahkan untuk segera melakukan pemetaan daerah rawan bencana, siapkan rencana antisipasi dengan bekerjasama dengan TNI, BNPB, Basarnas, BMKG, serta stakeholder lainnya sehingga dapat melakukan migrasi.
Begitu pula antisipasi terhadap teror, lanjut Kapolda, optimalkan preventif srike agar pelaku teror dapat segera ditangkap sebelum melancarkan aksinya sehingga bisa dipastikan tidak ada letupan sekecil apapun.
Kapolda menekan pula beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yaitu, Pertama, Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan YME dan jadikan pelaksanaan tugas sebagai ibadah. Kedua, pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya dapat mendukung pelaksanaan operasi.
Ketiga, Laksanakan penanganan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan Buddy system guna menjamin keselamatan personil.
Keempat, Pimpinan harus terjun langsung ke Lapangan untuk melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya.
Kelima, Lakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personil selalu dalam kondusi yang prima mengingat waktu pelaksanaan operasi yang panjang.
Keenam, Kedepankan komunikasi publik dan cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan terhindar dari polarisasi. Ketujuh, Tingkatkan sinergitas dan soliditas untuk seluruh personil pengamanan maupun stakeholder terkait karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi peragaan pengamanan sebagai bentuk kesiapan Polda NTB dalam penanganan setiap permasalahan yang kemungkinan terjadi selama proses Pilkada serentak 2024.hm
