Sebagai daerah yang menjadikan sektor kepariwisataan salah satu andalan pendapatan, idealnya 70 persen ASN Dinas Pariwisata (Dispar) baik provinsi maupun kabupaten memiliki background pendidikan pariwisata. SDM pemerintah yang tidak sefrekwensi dengan pelaku wisata mengakibatkan hasil yang tidak maksimal di sektor ini.
“Selama ini antara pemerintah dan swasta masih tidak sefrekwensi dalam membangun sektor pariwisata,” kata mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur, Ahmad Roji, Jumat (9/8), menilai dampak kesenjangan SDM pariwisata itu.
Ahmad Roji mengemukakan antara pemerintah dan pelaku wisata pun masih belum satu visi dibalik besarnya potensi industri tanpa asap ini.
“Seharusnya pemerintah punya mimpi besar, swasta pun punya mimpi besar yang disatukan bersama, ” katanya
Ia.menambahkan, selama ini berbagai event pariwisata justru muncul dari masyarakat yang tinggal dikelola pemerintah.
Menurut Ahmad Roji, satu frekwenai pemerinah dengan pelaku wisata bisa dicapai jika pemerintah memiliki SDM dengan latarbelakang pariwisata. Karena, dari ainilah pemikiran itu muncul dalam berinovasi.
“Idealnya SDM institusi terkait itu 60 sampai 70 persen dengan latarbelakang pariwisata. Jika ingin SDM yang dimaksud lebih mumpuni adalah keluaran sarjana sebagai pemikir dalam membangun konsep pariwisata ke depan, ” paparnya. .
Menurutnya, dampak yang timbul akibat langkanya SDM pariwisata di pemerintahan, hasil yang dicapai tidak maksimal.
Di sisi lain, dalam gelaran suatu event, kata dia, pemerintah kadang lebih memercayakan kepada event organizer (EO) luar.
“Padahal yang dipakai EO itu sendiri adalah pelaku pariwisata setempat,” ujar Ahmad Roji.
FGD SDM PARIWISATA
Pengurus BPPD NTB, H. Abdus Syukur, menilai perlunya pemerintah mengakomodir SDM dengan kualifikasi pendidikan pariwisata pada OPD terkait. Apalagi, sejumlah perguruan tinggi sudah menelorkan SDM nya tidak hanya D3 melainkan juga S1.
Latarbelakang D3 atau vokasi diakuinya banyak terserap di industri pariwisata seperti perhotelan, restoran, travel, dan lain lain. Sedangkan S1 bisa mengisi sektor pemerintahan termasuk pengajar di SMK yang belum memiliki tenaga dengan kualifikasi yang sesuai.
Syukur mengatakan dalam waktu dekat BPPD NTB akan menggelar FGD berkenaan dengan SDM pariwiaata khususnya di pemerintahan. Ia menilai potensi sektor ini sangat kaya sehingga perlu dikelola SDM yang memahami sektor ini.
Khususnya organisasi pariwiaata seperti HPI selalu merekrut SDM yang sesuai dengan bidang tugasnya. Karena itu, jika pemerintah merekrur SDM dengan kualifikasi paiwisata akan menjadi seimbang.
Hal serupa.dikemukakan Divisi Program Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Asita NTB, Fahrurozi, Jumat (9/8).
Menurutnya, latarbelakang pendidikan ASN pariwisata penting agar pemerintah lebih memahami program yang mesti dijalankan, termasuk dalam membangun kolaborasi dengan para pelaku pariwisata.
Terlebih, NTB memiliki even nasional maupun internasional yang memerlukan konsep dan pemikiran tentang pariwisata. Pemikiran yang matang dari pemerintah akan datang dari SDM pariwisata yang memahaminya.
Selama ini, kata Fahrurozi, visi pariwisata antara SDM pemerintah dan pelaku wisata belum satu akibat langkanya SDM dwngan kualifikasi pariwiaata di pemerintahan. Ds
