MotoGP Mandalika akan digeber 27 November 2024. Namun berbagai masalah masih menghadang. Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, memaparkan tantangan beserta solusinya saat tampil sebagai pembicara Flight Conectiviy Lombok di Aula Bank NTB Syariah.
Masalah masalah yang dihadapi di antaranya konektivitas udara berupa penerbangan langsung domestik ke Lombok yang terbatas dengan harga tiket pesawat yang tinggi. Kepastian penerbangan tambahan masih belum ada.
Konektivitas laut juga demikian. Jarak dari Denpasar ke Padangbai cukup jauh untuk naik fast boat dengan posisi pelabuhan jauh dari Sirkuit Mandalika. “Biaya tambahan dari pelabuhan ke sirkuit dan transportasi dari pelabuhan terbatas, ” katanya
Bagaimana dengan konektivitas darat? Sahlan menjelaskan antrian di Pelabuhan Ferry relatif lama. Waktu penyeberangan 4-5 jam. Selain itu akomodasi masih menjadi masalah dengan harga akomodasi naik 4-10 kali lipat.
“Minimum stay 3 malam dan di beberapa kawasan tertentu 5 malam, jumlah kamar tidak seimbang dengan jumlah penonton dari luar NTB, ” ujarnya. Sementara itu Pergub yang memberi kelonggaran menaikkan harga 1-3 kali lipat tanpa sanksi.
Masih menurut ketua BPPD, transportasi lokal jadi sandungan karena kenaikan tarif cukup.signifikan.Kendaraan premium/VIP pun sangat terbatas.
“Standar kendaraan untuk pariwisata belum memadai, ” sentilnya.
Sahlan juga menyoroti soal destinasi yang belum siap menyambut MotoGP Mandalika. Sebutlah tidak ada tambahan atraksi di destinasi saat event. Pokdarwis dan desa sebagian tidak aktif dalam destinasi.
Bagaimana dengan promosi?
Promosi target market penonton fanatik MotoGP di Eropa belum optimal. Juga belum ada kepastian harga tiket MotoGP mendekati waktu penyelenggaraan.
Setelah memaparkan masalah-masalah yang dihadapi jelang even MotoGP, Ketua BPPD menawarkan beberapa solusi.
Untuk konektivitas misalnya, ia menyarankan perbanyak penerbangan langsung domestik dan internasional, membuka penerbangan tambahan saat MotoGP serta menyediakan tiket dengan harga mulai dari kelas rendah.
“Perlu juga siapkan transportasi memadai dari pelabuhan ke sirkuit,” sarannya.
Terkait akomodasi, Sahkan menyarankan ada regulasi yang mengatur batas harga dari pemerintah, menghapus batasan minimum stay yang panjang, pelatihan homestay agar sesuai standar hotel serya pmbangunan hotel baru di Kawasan Mandalika.
Untuk transportasi lokal, lanjutnya, memanfaatkan kendaraan di wilayah NTB (Pulau Sumbawa) bekerjasama dengan pengusaha kendaraan premium/VIP di luar Lombok (Bali, Jawa).
“Pelatihan peningkatan SDM bagi pengemudi agar sesuai standar pariwisata juga sangat perlu, ” ucapnya.
Destinasi juga berbenah untuk menerima tamu dalam jumlah besar (kebersihan dan toilet). Menambah atraksi di setiap destinasi agar lebih menarik.
“Peran aktif desa dan Pokdarwis sebagai bagian penting destinasi, ” urainya.
Sedangkan mengenai promosi MotoGP menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya MGPA atau ITDC. Langkah promosi itu di antaranya aktif mengikuti sales mission di berbagai negara Eropa untuk mengenalkan MotoGP Mandalika,.aktif dalam kegiatan promosi internasional dan domestik sesuai target market, pemesanan tiket MotoGP tersedia satu tahun sebelumnya, serta membangun citra destinasi Lombok dan Sumbawa yang menarik.
Dengan menyelesaikan berbagai masalah ini, diharapkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan sukses dan membawa dampak positif bagi pariwisata NTB.
Di tempat yang sama Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, menyatakan kesiapan industri perhotelan untuk menyambut ajang MotoGP. Kenaikan harga hotel yang sempat terjadi menurutnya akibat lonjakan permintaan selama event MotoGP.
Tarif hotel diatur dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2022. Regulasi itu mengatur hotel di zona 1 boleh menaikkan harga hingga tiga kali lipat, zona 2 dua kali lipat dan zona penyangga satu kali lipat dari harga normal.
PHRI mengharapkan revisi pada Pergub tersebut untuk mencakup aturan yang lebih jelas mengenai harga travel dan peran broker.
Sedangkan Junaidi Kasum dari DPD Organda menyoroti soal kenaikan harga tiket pesawat dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab. Harga tiket yang tinggi membuat orang malas datang ke Lombok. (red)
