Mataram, Literasi-Momen Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang digelar sejak beberapa tahun lalu memberi greget terhadap lahirnya sejumlah desa wisata di NTB. Namun, desa wisata perlu mengevaluasi diri untuk terus mengembangkan potensi masing-masing.
Hal itu dikemukakan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr.Halus Mandala, M.Hum, menyusul beramai-ramainya desa di NTB menjadi desa wisata. Pada tahap awal pemerintah provinsi hanya menetapkan sebanyak 99 desa wisata namun kenyataannya saat ini sudah ratusan desa wisata yang bermunculan.
Menurut Halus, ADWI sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan desa wisata di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Bahkan setelah sejumlah desa wisata berhasil masuk 75 besar dan menempatkan diri sebagai pemenang, hal itu memantik munculnya desa wisata baru.
Ia mengatakan langkahyang diperlukan saat ini adalah komitmen pengembangan dari pihak desa itu sendiri. Sementara sudah ada regulasi agar desa wisata mendapat pendampingan. Bahkan pihak perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi dan kabupaten untuk pendampingan dimaksud.
Halus mengemukakan setiap desa wisata patut dievaluasi kelayakannya untuk dibina.
“Itulah yang harus dilakukan, yanki pembinaan, tidak semua yang mau. Yang dicari adalah komitmen mereka,” cetusnya.
Keberhasilan desa wisata bisa dilihat dari progres seperti kunjungan wisatawan yang meningkat, naiknya perekonomian masyarakat di desa wisata dan lain lain.
“Setiap saat memang ada evaluasi oleh dinas. Namun hal terpenting desa wisata sendirilah yang mengevaluasi diri layak atau tidak,” katanya.
Artinya, desa wisata jangan menunggu dibina melainkan melakukan upaya pembenahan kedepan. Pendampingan dilakukan jika pengelola punya kemauan kuat.
Dalam ADWI tiga tahun terakhir, Provinsi NTB selalu menempatkan desa wisatanya masuk 75 besar. Karena itu, kata Halus Mandala, yang penting yang sudah juara bisa meningkatkan capaiannnya, jangan stagnan dengan alasan tak bisa ikut lagi. ian
Sementara itu peran pemerintah yang diperlukan adalah pembinaan dan menciptakanregulasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. ian
