Mataram, Literasi-Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram tahun ini menerjunkan 160-an mahasiswa ke 12 desa wisata di Pulau Lombok.
Disela-sela Pembekalan KKNT, Senin (18/10), Ketua STP Mataram, DR.Halus Mandala, M.Hum, memaparkan kegiatan tersebut bertujuan membangun pengembangan dan pengelolaan desa wisata.
“Membangun desa wisata sudah ditetapkan berdasarkan SK di 99 desa baik oleh gubernur maupun kabupaten,” kata Halus seraya menambahkan lokasi KKNT mahasiswa masing-masing di KLU 6 desa dan masing-masing dua desa Lotim, Loteng dan Lobar.
Empat katagori desa wisata yakni rintisan, berkembang, maju, dan mandiri, memerlukan sentuhan. Dari desa wisata rintisan, melalui KKNT diharapkan dalam waktu tertentu jadi desa berkembang. “Begitu juga desa berkembang diharapkan maju dan yang sudah maju menjadi mandiri,” cetusnya.
Sebelum terjun ke desa-desa wisata, para mahasiswa S1 tersebut dibekali dengan berbagai pengetahuan seperti Tata Tertib dan Etika Mahasiswa KKN, Penyusunan Program Kerja dalam Bentuk Proposal, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Wisata, Penerapan CHSE di Desa Wisata, Assesment dan Kriteria Desa Wisata, dan Monitoring,evaluasi, pelaksanaan dan laporan KKN.
Menurut Halus, mahasiswa harus memahami etika atau kode etik ketika berada di desa mengingat berada di desa berbeda dengan di kampus. Desa misalnya, punya awiq-awiq sediri yang mesti dipaham mahasiswa.
Sedangkan diperlukannya penyusunan program mahasiswa mengingat di setiap desa memiliki program prioritas. Kata Halus, dalam dua bulan KKN mahasiswa diharapkan bisa berkontribusi melakukan penataan kelembagaan sebagaimana program yang akan dijalankan sesuai kebutuhan desa itu sendiri.
Diperlukannya pembekalan tentang pengolahan sampah berbasis masyarakat di desa wisata disebabkan fakta di desa wisata sampah masih menjadi masalah. Sesuai program NTB Clean, NTB Indah dan NTB Gemilang, kata Halus, perlu pengolahan sampah berbasis masyarakat desa dalam mendukung program pemerintah.
Pun program implementasi CHSE dalam mendukung program pemerintah NTB agar 70 persen masyarakat tervaksin untuk menciptakan herd immunity. Hal ini dimaksudkan pula agar Lombok bisa jadi teladan terdepan dalam penerapan CHSE. “Yang belum vaksin misalnya agar mau divaksin,” ujar Halus Mandala.
Halus mengemukakan kebijakan KKNT dilakukan dalam konteks desa binaan dan keberlanjutan dari KKNT sebelumnya.“Walau KKNT sudah selesai, desa masih akan tetap didampingi,” katanya. Hanya saja, selama setahun belum bisa dinilai apakah kehadiran mahasiswa bisa menciptakan perubahan di desa. Bagi Halus, hal terpenting adalah desa mengetahui dalam membangun kesadaran dan eksistensi dirinya sebagai desa wisata. “Itu jadi tolok ukur menjadi desa yang lebih baik,” lanjutnya.
Diharapkan dengan KKNT ini muncul kesadaran dari, oleh dan untuk masyarakat. “Merekalah yang harus melakukan dan menggerakkan dirinya sendiri. Pada akhirnya ia menikmati peningkatan dirinya,” jelas mantan pengurus BPPD NTB ini.
Terkait persoalan yang selama ini dialami, Halus mengakui bahwa posisi perguruan tinggi tidak mudah terutama dalam pelaksanaan KKN. Pasalnya, masyarakat sering beranggapan KKN datang membawa uang. “Mindset itu harus diubah karena kami datang sebagai inovator, motivator dan fasilitator,” katanya. ian
