MATARAM, Literasi-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata di NTB masih kekurangan sarjana pariwisata. Sebanyak 24 SMK Pariwisata itu diisi guru yang hanya lulusan D3 dan D4 Pariwisata serta kalangan praktisi. Karena itu, STP Mataram mengambil peran mendanai sebanyak 40 calon guru yang diutus SMK agar memiliki latarbelakang pendidikan sarjana pariwisata.
Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr.Halus Mandala, M.Hum, mengemukakan kenyataan itu memberi makna bahwa sarjana pariwisata sedang dibutuhkan. Disebut dibutuhkan mengingat semua kabupaten kota di NTB memosisikan pariwisata sebagai sektor pembangunan prioritas.
Menurut Halus, aturan UU Guru dan Dosen menyebutkan bahwa syarat guru harus sarjana. Tetapi karena memiliki pengalaman sebagai praktisi masih bisa digunakan. Hanya saja dengan adanya S1 Pariwisata maka SMK harus memenuhi ketentuan UU Guru dan Dosen.
SMK Pariwisata Mataram Biayai Pendidikan Calon Guru
Halus mengemukakan, STP Pariwisata Mataram mengambil peran dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Dari SMK itu, sudah ada 40 orang mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 pariwisata di STP Mataram.
Program studi unggulan ini sedianya akan menerima bantuan dari Gubernur NTB. Tapi karena terjadinya Covid 19, beasiswa itu menjadi murni dibiayai yayasan. “(Mereka) sudah semester dua sekarang,” kata Halus.
Para mahasiwa ini diambil dari utusan SMK yang seluruhnya berstatus negeri tersebut. Semula pihak STP Mataram meminta kepada pihak SMK agar mengusulkan mereka yang diutus untuk kuliah dan nantinya akan diajukan dana ke Gubernur NTB untuk mendapatkan bantuan.
“Hanya saja sampai saat ini gubernur belum merespon. Sementara belum ada dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus Prodi Strategis Prioritas Unggulan,” katanya. Akhirnya STP Mataram mengambil alih peran itu sebagai terobosan untuk mengisi SDM SMK-SMK pariwisata.
Pihak Yayasan STP Mataram sendiri harus merogoh saku sebesar Rp 64 juta per mahasiswa atau Rp 2.560.000.000 untuk 40 mahasiswa mengingat seorang mahasiswa biasa dikenai biaya Rp 8.000.000 persemester.
Jika melihat jumlah siswa yang diluluskan 24 SMK Pariwisata itu, calon guru yag dikuliahkan tersebut masih sangat sedikit. Pasalnya, tahun 2020 saja jumlah lulusan SMK Pariwisata mencapai 1.600 orang.
“Sepanjang SDM masih kekurangan, itulah yang dilakukan karena kita harus berkontribusi untuk pembangunan. Kalau kita lihat bahwa itu lahan melakukan pengabdian, bahwa itu kebutuhan maka tidak bisa ditunda untuk meningkatkan kualitas,” urai Halus.
Halus Mandala mengatakan ketika terjadi penurunan wisatawan, saat itulah pentingnya meningkatkan kualitas SDM. Sehingga, begitu pariwisata naik sudah siap.
“Bagi siapa yang memiliki pemikiran kearah itu dia akan maju lebih cepat ketimbang menunggu setelah running. Itu yang diharapkan agar masyarakat termotivasi,” katanya. “Bagaimana pun juga ada awal ada akhir, ada peristiwa covid pasti ada akhirnya. Begitu covid berakhir pariwisata akan tumbuh.” ian.
