Sembalun, Literasi-Nina bersama Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menginisiasi gelaran Sembalun Ecosystem Forum (SEF). Dalam forum ini dilaksanakan berbagai kegiatan untuk membedah “penyakit” pariwisata Lombok Timur. Seperti permasalahan sampah, distribusi air, konflik lateral, peralihan fungsi lahan, dan penjualan tanah yang tidak terkontrol.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, yakni mulai tanggal 13-15 November ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang siap mendekonstruksi dan merekonstruksi pariwisata Sembalun. Serta merumuskan poin-poin penting sebagai usulan dalam penyusunan regulasi pariwisata Sembalun yang berkelanjutan dan berdaulat kedepannya.
Ketua LPPM STP Mataram, Putrawan Habibi, mengatakan SEF dapat dijadikan contoh penanganan pariwisata dengan metode kolaboratif dan partisipatif multipihak. STP Mataram sendiri berkomitmen untuk mendukung masyarakat lokal dalam sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alamnya (SDA).
Pada kesempatan tersebut juga telah dibentuk lembaga pemeliharaan dan pengelolaan destinasi Sembalun sebagai lembaga independen, dalam bentuk Destination Management Organization (DMO). Keberadaan DMO ini pun telah mendapat lampau hijau dari anggota DPRD Lombok Timur yang hadir pada kesempatan tersebut.
“Alhamdulillah, DPRD Lombok Timur memiliki komitmen yang kuat dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan di Sembalun. Mereka juga siap memberikan dana untuk kegiatan DMO yang sudah terbentuk,” ungkapnya.
DMO yang telah terbentuk di kecamatan Sembalun ini diharapkan menjadi embrio terbentuknya DMO lainnya di NTB.
Selain itu, telah ditandatangani Fakta Integritas oleh seluruh pihak yang hadir dalam forum ini. Adapun beberapa poin yang disepakati dalam fakta integritas tersebut adalah pelaksanaan fungsi manajemen pembangunan pariwisata berkelanjutan secara tertib dan utuh.
“Harus membangun komunikasi dan koordinasi dengan multipihak secara sehat dan terbuka, untuk menghindari tumpang tindih program. Tentunya demi keberlanjutan pariwisata Sembalun,” terangnya.
Keterlibatan sebanyak mungkin elemen masyarakat Sembalun dan keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu poin dalam fakta integritas tersebut.
Menariknya lagi, forum ini juga menyepakati untuk memfasilitasi pembangunan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes). Namun dengan menerapkan konsep Imbal Jasa Lingkungan (Payment for Ecosystem Services/PES).
“Ini sebagai solusi dan resolusi masalah air di Kecamatan Sembalun,” kata dia sembari menjelaskan akan difasilitasi juga pembangunan unit pengolahan sampah mandiri (UPS-Mandiri) untuk mengatasi permasalahan sampah.
Sementara itu, Ketua SembalunNina, Baiq Sri Mulya, menyayangkan ketidakhadiran kepala unsur pemerintah desa dan kecamatan Sembalun pada kegiatan tersebut. Meskipun demikian, ia berharap pemdes maupun kecamatan dapat bersepakat dengan poin-poin dalam fakta integritas.
“Kami berharap camat dan kades menyetujui dan merestui fakta integritas tersebut. Maka kekecewaan kita akan terobati. Tentunya itu juha akan memudahkan langkah kita ke depan,” harap Sri.
Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh element yang telah hadir dan bersedia menandatangani fakta integritas. Diantaranya, DPRD Lombok Timur, DLHK NTB, TNGR, dan Desa Sembalun.
“Kami menaruh rasa hormat yang sangat dalam kepada seluruh elemen yang hadir, dan menandatangani fakta integritas ini. Serta komitmennya dalam mewujudkan ekosistem pembangunan pariwisata sembalun yang berkelanjutan,” ucapnya.
Diterangkan lebih lanjut olehnya, UPS-Mandiri akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Sembalun.
“Fasilitas UPS-Mandiri ini akan dikelola melalui BUMDesma, Desa Sembalun sebagai leading sectornya,” pungkasnya. Dd
