MATARAM, Literasi – Pemprov NTB berencanamelakukan kerjasama pasokan bahan kebutuhan para UKM/IKM lokal dan petani NTB ke PD Pasar Jaya milik Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat. Saat ini, tindak lanjut MoU antara kedua pemerintah daerah itu tengah dalam rancangan pembahasan.
Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Setda NTB, H. Ridwansayah, mengatakan, ketertarikan Pemprov DKI Jakarta pada produk UKM/IKM lokal serta petani NTB selama ini, lantaran keberhasilan NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah yang mampu menghidupkan geliat perekonomian di NTB pada masa krisis saat pandemi Covid-19 dengan fokus memberdayakan IKM/UKM lokal.
“Rancangan produk NTB tengah proses kita inventarisir. Nantinya, semua produk UKM/IKM NTB yang akan kita kirimkan adalah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan,” ujar Ridwansayah menjawab wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/6).
Mantan Kepala Bappeda NTB itu mengungkapkan, wabah pandemi Covid-19 yang melanda semua wilayah di Indonesia, bahkan di Provinsi telah memberi hikmah adanya pelibatan produk lokal. Dimana, program JPS Gemilang telah mampu menjadi penggerak dan pengungkit ekonomi di NTB.
Sebab, kata Ridwansyah, adanya pelibatan IKM dan UKM itu otomatis, dana itu akan langsung masuk ke masyarakat. “Jadi, karena pada wabah ini yang punya uang adalah pemerintah. Maka, dana pemerintah itu kita belanjakan membeli ke produk IKM/UKM, maka otomatis uang yang kita punya masuk ke masyarakat dan jelas memberi efek ekonomi pada masyarakat,” jelas Ridwansyah .
Menurut dia, pada program JPS Gemilang telah mampu memberi ruang terciptanya kluster dan zonasi produk IKM/UKM di NTB. Ridwansyah mencontohkan, di Kabupaten Lombok Timur kini ada kluster produk minyak kelapa, ikan kering.
“Hal ini serupa di Kota Mataram, yakni munculnya dua kluster, yakni konveksi berupa pembuatan masker serta kluster percetakan berupa pembuatan kemasan untuk membungkus produk JPS Gemilang,” kata Ridwansyah.
Ia menjelaskan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan melibatkan IKM/UMKM telah mampu memiliki efek berganda. Sehingga, sangat wajar jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memandang program JPS telah mampu menyerap aneka produk lokal di Provinsi NTB.
Sehingga, lanjut Ridwansyah, hasilnya tidak saja mampu menyejahterakan pelaku usaha dalam daerah, namun juga akan meningkatkan kinerja lembaga keuangan, terutama perbankan.
“Target kami hingga JPS Gemilang tahap ketiga terbentuk sebanyak 1000 IKM/UKM. Sebab, dari JPS tahap satu dan dua saja, ada sekitar 535 IKM/UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini. Makanya, skema memasok produk IKM/UKM NTB ke DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya bakal tidak terlalu sulit dilakukan,” tegasnya.
Ridwansyah menuturkan, adanya hubungan baik antara Gubernur Zulkieflimansyah dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat memungkinkan kerjasama pasokan produk UKM/IKM asal NTB disegerakan dilakukan.
“Jadi, dasar pak Gubernur roadshow ke seluruh bupati/walikota di NTB adalah bagaimana konsep JPS Gemilang NTB dengan memberdayakan UKM/IKM lokal dapat ditiru oleh pemda kabupaten/kota di NTB. Sehingga, jika nanti MoU pasokan itu dilakukan antara NTB dan DKI Jakarta, maka mau tidak mau produk UKM/IKM di kabupaten/kota di NTB juga kita libatkan,” tandas Ridwansyah.
“Saat ini, konsep MoU antara Pemprov NTB dan Pemprov DKI Jakarta (PD Pasar Jaya) tinggal menunggu kedatangan tim dari PD Pasar Pasar dan Pemprov DKI Jakarta ke NTB guna melihat produk IKM/UKM yang mereka kehendaki dalam waktu dekat ini,” sambungnya. RUL.
