MATARAM, Literasi – Anggota Komisi II DPRD NTB Ir Made Slamet meminta agar Pemprov setempat segera mengambil kebijakan afirmatif demi melindungi kegiatan perekonomian dari imbas pandemi virus corona (Covid-19).
Legislator PDIP itu meminta Gubernur NTB selaku kepanjangan Pemerintah Pusat di daerah bereaksi menyediakan semacam bantuan langsung tunai (BLT), bantuan modal usaha pada komunitas industri pariwisata.
“Bila perlu ada pembebasan pajak PB1 pada kalangan pelaku usaha dan industri pariwisata di NTB secepatnya. Ini menyusul, cadangan logistik/simpanan komunitas pariwisata sudah menipis atau habis yang masih bersisa maksimal hanya ada sekitar 2-4 minggu saja,” ujar Made Slamet menjawab wartawan, Minggu (29/3).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram itu menuturkan, sektor pariwisata merupakan tumpuan masa depan ekonomi domestik di wilayahnya. Pariwisata adalah titik utama terbangunnya industri kecil ekonomi kreatif lokal.
Namun, kini pariwisata lesu akibat persebaran Covid-19. “Wabah corona saat ini telah secara nyata menghantam sektor pariwisata yang sudah established (mapan) sekalipun seperti di Bali, maka kita berhatap Pemprov NTB yang harus turun tangan menyelamatkan,” tegas Made.
Ia menuturkan, saat ini, ada sekitar 10 ribu pekerja di industri pariwisata di Kota Mataram. Namun jumlah itu belum termasuk para keluarganya. Hanya saja, pelemahan ekonomi akibat Covid-19 kali ini telah membuat usaha pariwisata berada pada titik nol.
Padahal, pelaku industri di sektor pariwisata sudah mengambil sejumlah langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Diantaranya, rotasi kerja karyawan, cuti tanpa bayar dan pengurangan karyawan secara terbatas.
Namun, lantaran hantaman Covid-19 ini, para pengusaha di sektor pariwisata sudah terpantau megap-megap dan kesulitan untuk membiayai sekedar biaya listrik, air dan BPJS bagi karyawan mereka.
“Jadi, jika dengan kondisi dan sikon saat ini, mereka dipaksakan harus membayar pajak tepat waktu, saya kira mereka kesulitan. Saya sudah berbicara dengan para pengusaha sektor pariwisata di Kota Mataram, umumnya mereka sangat membutuhkan dukungan pemda untuk menjaga eksistensi usaha,” jelas Made.
“Dari diskusi saya dengan pemilik hotel itu, mayoritas perusahaan tidak lagi mampu untuk membiayai operasional usahanya. Makanya, perlu langkah cepat. Mengingat, recovery yang terlalu lama membuat para investor ragu untuk comeback,” sambungnya mengulas.
Made menilai industri pariwisata di Kota Mataram tidak merasakan kehadiran Pemkot setempat untuk mendukung eksistensi usaha mereka. Disaat pengusaha hotel tengah dilanda kondisi keterpurukan yang mengarah pada kolaps, tidak ada upaya untuk membuka jalur komunikasi dengan kalangan industri perhotelan.
“Yang ada itu, terkesan aparat Pemkot Mataram masih sibuk menagih pajak kepada industri perhotelan. Bagi saya, ini enggak fair lah. Makanya, kami berharap Pak Gubernur perlu turun tangan membantu menfasilitasi ke para bupati/walikota di NTB. Mengingat, kondisi ini merata terjadi di semua wilayah di NTB,” tandas Made Slamet. RUL.
