MATARAM,Literasi-Mimpi Provinsi NTB menjadi daerah bebas sampah atau Zero Waste di tahun 2023, pelan namun pasti mulai menunjukkan perkembangan menyusul lahirnya berbagai program inovatif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Di lingkungan perguruan tinggi misalnya, sampah dapat digunakan untuk membayar SPP (program Universitas Nahdlatul Ulama). Ada pula sekolah yang hanya mengizinkan muridnya pulang setelah memungut sampah. Perusahaan di NTB pun ambil bagian. Misalnya program “The Gade Clean Gold” dari PT. Pegadaian. Instansi pemerintah tidak ketinggalan dengan peluncuran program bayar pajak dengan sampah.
Pemerintah Provinsi NTB fokus menyelesaikan masalah sampah dari hulu atau dari lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi saat membuka acara Sosialisasi Kampanye Pilah Sampah Berbasis Rumah Tangga Bagi Organisasi Wanita se-Provinsi NTB yang diinisiasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi (BKOW) NTB di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB di Mataram, Selasa, (21/01/2020), menyatakan bahwa mewujudkan lingkungan NTB yang Zero Waste merupakan sebuah program merubah mindset masyarakat. “Merubah mindset berarti merubah kebiasaan masyarakat melalui edukasi yang berkesinambungan,“ tegasnya.
Ia mengemukakan edukasi pemilahan sampah harus dimulai dari keluarga. Dalam hal ini, para ibu rumah tangga mempunyai peran strategis mengubah mindset mengenai sampah. Untuk itulah para ibu yang tergabung dalam BKOW NTB, kata Umi Rohmi akan gencar diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemilahan sampah dari rumah sekaligus mengolahnya. Nantinya, ibu-ibu BKOW NTB tak hanya dapat memeraktekkan langsung di rumah masing-masing. Juga ikut menyosialisasikan hal serupa di organisasi maupun dusun masing-masing melalui Posyandu Keluarga,
Mantan Rektor Universitas Hamzanwadi ini mengakui butuh waktu untuk mengubah mindset masyarakat. Di negara maju saja dibutuhkan kurang lebih 10 tahun untuk membentuk sebuah sistem. “Saya yakin warga NTB tidak sulit, selama kabupaten, kota, dan desa merespon dengan baik program ini,” ujar Umi Rohmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si, yang juga hadir pada acara tersebut menjelaskan hingga saat ini jumlah bank sampah sudah mencapai 473 unit yang tersebar di seluruh daerah di NTB. Bank sampah yang terbentuk dari dana APBD di tahun 2018 sebanyak 50 unit, tahun 2019 sebanyak 74 unit, sedangkan sisanya merupakan Bank Sampah Mandiri bentukan masyarakat dan komunitas.
Itu berarti antusiasme masyarakat mengenai Zero Waste mulai terbentuk. Diharapkan tahun ini seluruh desa membentuk bank sampah di BUMDesnya. Ada 1.100 BUMDes yang tersebar di seluruh NTB. “Kita harapkan semuanya bisa bekerjasama mewujudkan NTB Asri dan Lestari,” tandas Kadis LHK. novita
