Sabtu , Juni 22 2024
Anggota Komite Pemekaran KLS, H. Makmun menunjukkan surat dukungan Gubernur NTB terkait pemekaran DOB KLS

KLS Unggul di Sektor Pariwisata

MATARAM, Literasi – Keinginan masyarakat di selatan Kabupaten Lombok Timur untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang digagas sejak lama mendapat angin segar.  Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberi lampu hijau terkait rencana pemekaran Kabupaten Lombok Timur sebagai induk dari KLS yang unggul di sektor pariwisata itu.

Persetujuan pembentukan KLS tertuang dalam surat persetujuan Gubernur NTB bernomor 120/03/Pem/2019 dan DPRD NTB bernomor 124/893.A/DPRD/2019. “Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya pak Gubernur telah menandatangi dokumen persetujuan KLS yang juga didukung oleh pimpinan DPRD pada bulan Desember 2019 lalu,” ujar Anggota Komite Pemekaran KLS, H. Makmun, menjawab wartawan, Jumat (10/1).

Menurut anggota DPRD NTB dari PKB itu, pembentukan KLS sebagai DOB baru  murni merupakan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat bagian selatan yang ingin memekarkan diri dari daerah induk, Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Timur telah pula menyatakat persetujuannya terkait pemekaran wilayah Lotim tersebut.

          “Dukungan Gubernur dan DPRD NTB merupakan amanat UU yang terbaru. Mengingat, tidak cukup hanya dukungan dari bupati atau DPRD setempat saja,” kata Makmun.

          Terkait masih adanya moratorium DOB oleh Pemerintah Pusat, pihaknya bersama Komite Pembentukan KLS tetap optimis KLS akan tetap terbentuk. Informasi yang diperoleh di Pusat, akan ada rencana Presiden Joko Widodo mencabut morotarorium itu.

“Pak Presiden kabarnya mendengar banyaknya aspirasi masyarakat Indonesia untuk membentuk DOB. Makanya, ada informasi yang kita peroleh jika moratorium DOB akan dilakukan pengkajian,” tegas Makmun.

          Ketua DPC PKB Lotim menuturkan, setelah mendapat persetujuan Gubernur dan DPRD tersebut, pihaknya akan membawa seluruh dokumen kelengkapan KLS kepada Presiden tembusan ke Kemendagri dan DPR RI tembusan Komisi II, sehingga bisa dengan segera mendapat atensi.

          “Kami juga akan bersurat ke anggota DPD RI perwakilan NTB untuk mendukung terbentuknya KLS,” ungkap Makmun.

          Ia menjelaskan, pembentukan KLS secara dokumen sudah lengkap, baik kajian secara akademis maupun kajian lainnya. Bahkan jika KLS terbentuk sebagai DOB, dari sisi anggaran daerah tersebut bisa survive seperti DOB lainnya yang lebih dulu telah terbentuk.

          Sebab, kata Makmun, KLS justru memiliki banyak potensi pendapatan yang nantinya diperoleh KLS di APBD. “Dari kajian KLS unggul seperti sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan sangat mendukung,” tandas Makmun.

          “Potensi pariwisata KLS sudah diakui dunia, seperti objek wisata pantai pink, Tanjung Ringgit, gili-gili (pulau-pulau) yang indah dan kawasan pantai ini dekat dengan perkembangan KEK Mandalika. Belum di sektor perikanan dan kelautan. Bahkan kalau pertanian sebagian besar dari produksi tembakau virginia dihasilkan dari Lombok Selatan,” sambungnya. RUL. 

Check Also

NTB Tuan Rumah Konferensi Internasional, Motivasi Bagi Pelaku UMKM

Pj Sekda NTB Ibnu Salim diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. H Fathul …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *