Sabtu , Maret 15 2025

“Medical Tourism”, Tak Ada di Komitmen Kerja Pembangunan Pariwisata Zul-Rohmi

MATARAM, Literasi – Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan angkat bicara terkait polemik program Medical Tourism yang digagas Gubernur Zulkieflimansyah dan hingga kini, menuai reaksi dari berbagai pihak tersebut.

          Johan menegaskan, dalam program NTB Gemilang sebagai platform utama visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak dikenal adanya istilah Medical Tourism.  Oleh karena itu, PKS menilai rencana gubernur mewacanakan program dibidang pariwisata itu hanya merupakan lintasan pikiran yang tidak ada dasarnya.

          “Wajarlah, jika banyak pihak yang mengkritik program Medical Tourism itu, karena memang tidak ada dasarnya dan tidak tercantum dalam program NTB Gemilang,” ujar Johan menjawab wartawan, Rabu (27/2).   

          Menurut dia, lintasan pikiran yang dimaksudkan adalah alasan pembenaran agar bisa menempatkan seorang dokter umum sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata NTB saat mutasi pejabat pemprov NTB beberapa waktu lalu itu.

          PKS selaku partai pengusung Gubernur dan Wagub NTB pada Pilkada NTB, diakui Johan, telah mengingatkan Sekda terkait urgensi program Medical Tourism itu. Sayangnya jawaban yang diberikan Sekda mengambang alias tidak jelas terkait konsep pariwata Medical Tourism tersebut.

          Apalagi, kata dia, hingga kini rumah sakit untuk menampung program tersebut dirasa belum representatif. Pelayanan belum maksimal, sistem antre belum bagus serta tenaga medisnya (dokter dan perawat) masih sangat kurang.

          Johan menjelaskan, negera Malaysia seperti Penang yang telah lebih dahulu mengembangan program Medical Tourism, tenaga dokternya jika bekerja di satu rumah sakit, maka dia tidak akan diijinkan untuk bekerja di rumah sakit yang lain, apalagi harus membuka praktek sendiri.

“Nah, jika dokter-dokter di Mataram ini kan bekerjanya di semua rumah sakit tambah lagi buka praktek di klinik masing masing. Kesimpulan saya, hingga kini belum saya temukan alasan yang kuat untuk program Medical Tourism bisa dikembangkan di NTB,” tegas Johan.

Ketua Komisi III DPRD NTB bidang Keuangan, Perbankan dan Perekonomian itu menuturkan, jika dalam delapan misi pembangunan dan 15 komitmen Zul-Rohmi yang terkover dalam NTB Gemilang sama sekali tidak tercantum adanya program Medical Tourism tersebut.  

          Ia merincikan, delapan komitmen Zul-Rohmi dalam bidang pembangunan. Diantaranya, memperbanyak penerbangan domestik dan internasional, serta optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis. Yakni, Mandalika dan Samota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau saya menyarankan sebagai parpol pengusung pemerintah daerah, maka sebaiknya pak gubernur kembali saja pada delapan dan 15 komitmen pembangunan Zul-Rohmi, sehingga tidak akan menimbulkan polemik. Yang pasti, jika hal itu yang difokuskan, maka keinginan menjadikan NTB yang Gemilang akan bisa diwujudkan kedepannya,” tandas Johan Rosihan.

Sebelumnya, Gubernur Zulkieflimansyah, justru mengaku santai terkait banyak kritik pada program ‘medical tourism’ atau yang dikenal pariwisata berbasis kesehatan yang digagasnya tersebut.

Menurut Zul, konsep medical tourism yang ada dalam pemikirannya tidak lain pengembangan pariwisata di NTB itu harus didasarkan pada kesehatan yakni, bagaimana seluruh distinasi wisata di NTB itu bebas dari adanya sampah dan penyakit. Selain itu, masyarakat di sekitar destinasi pariwisata itu bisa ekonominya meningkat akibat adanya program tersebut.

          “Kalau sudah masyarakat memiliki tingkat pendidikan baik, tentunya kesejahteraan mereka akan meningkat. Yang pasti, bagaimana pariwisata itu bisa sehat manakala masyarakat di sekitar areal distinasi wisata masih miskin,” ujar Gubernur menjawab wartawan, beberapa waktu lalu itu.

          Zul mengaku, optimis program medical tourism itu bisa berjalan di NTB. Namun syaratnya, masyarakat yang berada di areal pariwisata harus memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang baik. “Maka itu, muara dari medical tourism adalah menyasar terlebih dahulu masyarakat di sekitar destinasi pariwisatanya. Ini yang saya minta harus lebih didetailkan dalam pengajuan RPJMD kali ini,” kata dia. RUL. 

Check Also

Mudik Tanpa Cemas, Pos Terpadu dan Hotline 110 Siap Kawal Perjalanan 

Menyambut arus mudik Lebaran 2025, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin serius dalam mempersiapkan strategi pengamanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *