MATARAM, DS – Pengembangan pariwisata NTB yang akan diarahkan pada wisata kesehatan oleh Gubernur Zulkieflimansyah, dirasa belum memiliki konsep yang jelas. Ketua Komisi II DPRD NTB, HM. Sakdudin, meragukan pengembangan program wisata kesehatan itu.
Sebab, pengembangan untuk wisata minat khusus di bidang kesehatan itu belum ditopang adanya peningkatan mutu dan infrastruktur kesehatan, promosi, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan wisata kesehatan di Wilayah Pulau Lombok.
“Saya agak ragu rencana program wisata kesehatan itu bisa berjalan dengan baik, karena pemikiran untuk melaksanakan program itu harus dilakukan perencanaan dan anggaran yang matang dan tersedia. Sekarang ini, anggaran APBD kita lagi defisit, belum lagi kita dihadapkan pada program recovery pasca bencana gempa bumi. Jadi, sebaiknya Pemprov NTB fokus terlebih dahulu pada recovery pasca bencana, ketimbang membuat program yang masih sebatas wacana itu,” ujar Sakdudin menjawab wartawan, Kamis (10/1).
Ia menyatakan, potensi pariwisata NTB khususnya di Pulau Lombok yang memiliki destinasi-destinasi wisata yang terkenal sangat indah, baik pantainya, lembah, gunung, adat dan budaya, serta kulinernya, justru telah memiliki branding yang dikenal wisatawan dunia terkait konsep wisata halal.
Oleh karena itu, tugas Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah haruslah melanjutkan pengembangan pariwisata halal yang dirintis oleh gubernur sebelumnya.
“Karena NTB dikenal dengan wisata halal, harusnya peningkatan pelayanan kepada seluruh wisatawan yang datang tanpa mengenal zonasi sesuai visi yang tertuang pada Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal yang harus lebih dipertajam lagi dari sisi aplikasi dan penerapannya di lapangan,” tegas Sakdudin.
Pengembangan wisata kesehatan di NTB dengan mulai menempatkan dokter menjadi Sekretaris di Dinas Pariwisata pada mutasi pejabat pemprov beberapa hari lalu, menurut Politisi Gerindra ini bukanlah solusi dan cara baik untuk memulai pengembangan pariwisata minat khusus.
Oleh karena itu, Sakdudin menyarankan, sebaiknya saat ini yang lebih diprioritaskan oleh Pemprov NTB adalah bagaimana mengembalikan angka kunjungan wisatawan yang tidak tercapai pada tahun 2018 lalu lantaran adanya rentetan musibah gempa bumi yang menyebabkan sejumlah distinasi wisata di NTB rusak parah.
“Program yang mendesak di pariwisata adalah bagaimana memulihkan kembali kepercayaan wisatawan pada kondisi NTB pasca gempa. Minimal, perbaikan distinasi wisata, pembukaan rute penerbangan langsung ke sejumlah negara, serta menekan harga tiket ke Pulau Lombok yang sangat mahal bisa cepat dilakukan. Pokoknya, jika tiga hal ini bisa dikerjakan, maka pemulihan pariwisata NTB akan bisa. Tapi, jika kita hanya berwacana terus tanpa ada solusi penanganannya, mustahil apapun program pariwisata akan bisa berjalan optimal,” tandas Sakdudin. RUL.
