Minggu , November 28 2021
Home / Dinamika / PKS Desak Pengawasan Tempat Wisata Diperketat

PKS Desak Pengawasan Tempat Wisata Diperketat

SJP

MATARAM, Literasi – Larangan mudik telah diterapkan sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Hanya saja, selama masa tersebut, kegiatan pariwisata tetap diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi jika hendak berwisata selama masa larangan mudik Lebaran.

Pemerintah melalui Menteri Pariwisata memperbolehkan masuk obyek wisata saat libur lebaran terbatas untuk wisatawan lokal, bukan wisatawan asal luar atau pemudik.

Namun demikian terdapat sejumlah daerah yang membuat aturan sendiri. Misalnya, di Kabupaten Bogor menerapkan aturan bagi warga Jabodetabek yang ingin melakukan perjalanan ke Kabupaten Bogor (bukan wisata lokal) wajib menunjukkan bukti swab antigen dan sertifikasi vaksin Covid-19.

Selain itu, petugas gabungan Satgas Penanganan Covid-19 juga akan melakukan tes swab antigen secara acak kepada pengunjung di posko pemeriksaan. Yakni, jika hasilnya positif, petugas akan meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing dan isolasi mandiri.

Alhasil, dengan diperbolehkannya kegiatan pariwisata ini, sejumlah obyek wisata membludak dan akhirnya harus ditutup.

Sebagai contoh, pemkab Pangandaran menutup objek wisata Pantai Batukaras, lantaran kunjungan wisatawan di pantai tersebut ramai dan banyak yang melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, di Ibukota negara yakni, DKI Jakarta justru, manajemen Taman Impian Jaya Ancol juga mengeluarkan kebijakan penutupan sementara tempat wisata Ancol. Hal ini disebabkan pengunjung banyak yang terkonsentrasi ke arah Pantai dan banyak yang melanggar protokol kesehatan.

Atas kejadian ini, Fraksi PKS DPR RI, mengingatkan Pemerintah Pusat yang merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19, seharusnya lebih dapat mengantisipasi lonjakan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada kerumunan, khususnya di tempat pariwisata.

Apalagi kegiatan pariwisata lokal ini juga merupakan anjuran dari Pemerintah Pusat sendiri.

“Jadi, terjadinya kerumunan di tempat pariwisata adalah akibat dari kelalaian pemerintah yang hingga kini masih gamang dalam menangani pandemi Covid-19,” kata Anggota FPKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama dalam siaran tertulisnya, Senin (17/5).

Suryadi berharap agar semua stakeholder dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Dan, bagi pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan agar diberi sanksi termasuk bagi satgas dan pengelola kawasan wisata yang tidak mampu atau lalai dalam menegakkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Anggota DPR RI dapil Pulau Lombok (NTB-2) tak lupa mengingatkan terkait hari ini, merupakan hari terakhir larangan mudik.

Untuk itu, diperlukan kewaspadaan terhadap adanya lonjakan arus balik untuk beberapa waktu kedepan setelah masa larangan mudik.

“Kami juga meminta agar tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan agar tetap dilakukan penjagaan dan pengawasan oleh aparat kepolisian dan pemerintah,” tandas Suryadi Jaya Purnama. RUL.

About literasi

Check Also

Gubernur NTB Resmikan Geopark Tambora

Peresmian Sekretariat Geopark Tambora ditandai dengan pengguntingan pita Mataram, Literasi-Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: