Jumat , September 25 2020
Home / Dinamika / Jateng Target 500 Desa Wisata jadi Penyangga Destinasi Utama

Jateng Target 500 Desa Wisata jadi Penyangga Destinasi Utama

SEMARANG, Literasi – Membangun desa-desa menjadi destinasi wisata bukan pekerjaan mudah. Bukan hanya “banyak persoalan”, tapi “sangat banyak persoalan” yang harus diselesaikan. 

Meski demikian, Provinsi Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo yang memilih konsen mengembangkan desa wisata layak ditiru. Apalagi, provinsi yang dikenal dengan sebutan “Jantung Budaya Jawa’ itu telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pemberdayaan Desa Wisata. 

“Adanya perda tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah guna pengembangan desa wisata. Sehingga jelas intervensi kami pada pengembangan desa wisata,” ujar Plh Asisten II Setda Provinsi Jateng, Yuni Astuti saat menerima rombongan Biro Humas Pemprov dan Jurnalis Parleman di kantor Gubernur Jateng, Rabu (13/11) petang.

Pihaknya menargetkan ditahun 2023 mendatang akan terbentuk sebanyak 500 desa wisata yang tersebar di 35 kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan, saat ini sudah ada sebanyak 229 desa wisata yang terbentuk.

“Yang pasti, dalam perda yang kita buat sudah ada ketentuan-ketentuan dan kewajiban pemprov tetap ada (pemberian dana,red), misalnya pengembangannya bagaimana, kunjungannya berapa. Untuk menunjang itu akan kami berikan dulu dana sebesar Rp 100 juta,” kata Astuti.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Jateng Prambudi Prasutrisno menyatakan, adanya desa-desa wisata tersebut adalah upaya pihaknya menjadikanya sebagai objek penunjang destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah semisal Borobudur, Sangiran, Dieng dan Karimunjawa.

“Desa akan jadi wisata pendukung. Tapi harus diperhatikan kualitas dan keamanan. Desa wisata harus ada yang mengontrol. BUMDes harus jadi semacam auditor. Agar yang ada di sana terkelola, tempatnya aman kulinernya harganya tidak ngeprok,” tegas Prambudi seraya menambahkan, agar menjadi objek penunjang unggulan, desa wisata harus memiliki konsep yang jelas, khususnya benar-benar menjual kekayaan desa.

“Toiletnya bau, makanannya instan, kopi instan, ya tidak menarik. Harus kuliner setempat, kopinya diajari bikin kopi sendiri sambil atraksi. Singkong goreng biasa, singkong rebus biasa, harus dicampur keju, jadiin bolu. Maka kita harus belajar. Kita kasih pelatihan gratis,” ucapnya.

Prambudi menuturkan, langkah Gubernur menargetkan 500 desa wisata di Jateng bukanlah hal yang mustahil seiring lahirnya peraturan daerah (Perda) Desa Wisata. Seiring dengan meningkatnya jumlah desa wisata akan mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung di Jateng. Apalagi, perda itu lahir dari inisiasi para Anggota DPRD setempat yang peduli atas kondisi desa mereka masing-masing yang berada di daerah pemilihannya. 

“Makanya, inisiasi DPRD yang sudah disahkan menjadi peraturan itu kita aplikasikan dalam bentuk Pergub baru desa. Sehingga, jelas dan arah uang daerah yang kita berikan. Tapi, bantuan ini belum bisa kita berikan ke perkampungan di wilayah perkotaan meski namanya masih desa,” ungkap Prambudi.

“Untuk menunjang program desa wisata, para pengelolanya kita berikan workshop dan bintek pendampingan untuk bantuan atraksi, serta penguatan SDM, kemitraan perbankan serta CSR,” sambungnya. 

Ia mengungkapkan, dari sebanyak 229 desa wisata di Jateng, ada satu desa wisata. Yakni, di desa Pongok di wilayah Kabupaten Klaten yang sudah mampu mandiri dan mampu menghasilkan PAD bagi masyarakatnya akibat pengembangan desa wisata tersebut. 

“Setahun omzet di Pongok itu bisa mencapai Rp  9 miliar per tahunnya. Sehingga, akibat desa wisata itu, seluruh anak-anak di Pongok bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Makanya, model pengembangan desa wisata Pongok yang memadukan potensi desa, atraksi budaya serta kearifan lokal menjadi pijakan dalam pengembangan desa wisata di Jateng, sehingga kesejahteraan masyarakat akan bisa meningkat,” jelas Prambudi.

Terkait promosi desa wisata di Jateng. Ia menambahkan, selama ini dilakukan dan dibahas bersama oleh Dispr dan Forum Komunikasi Desa Wisata yang rutin digelar setiap tiga bulan sekali. 

“Yang utama, strategi yang kita lakukan adalah menggiatkan desa wisata itu mengupload potensi mereka melalui medsos. Karena, nengenalkan sesuatu biasa menjadi luar biasa hanya dengan medsos yang terbilang cepat dan murah,” tandasnya. RUL.

About literasi

Check Also

Sambut MotoGP, Menhub Inspeksi Pelabuhan Gili Mas

Menhub bersama Gubernur NTB meninjau Pelabuhan Gili Mas Lobar,Literasi – Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: