Jumat , Oktober 30 2020
Home / Dinamika / Tak Dianggarakan di APBD 2020, Dispar NTB Cari Dana 99 Desa Wisata ke Pusat

Tak Dianggarakan di APBD 2020, Dispar NTB Cari Dana 99 Desa Wisata ke Pusat

MATARAM, Literasi – Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Muhamad Faozal mengaku tidak mengetahui jika tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov NTB tidak mencantumkan anggaran desa wisata sebagai prioritas pembangunan daerah pada dokumen RAPBD NTB tahun 2020.

Padahal, Gubernur Zulkieflimansyah telah menandatangani surat keputusan (SK) yang berisikan penetapan sebanyak 99 desa wisata di Pulau Sumbawa dan Lombok yang akan fokus dikembangkan selama lima tahun pemerintahannya.   

          “Saya baru tahu dari media jika TAPD Pemprov tak memasukkan sebanyak 99 desa wisata di NTB pada pengusulan anggaran ke DPRD. Ya, jika demikian saya juga tidak tahu apa penyebab tak dimasukkannya,” ujar Faozal pasrah saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya, Senin (26/8).  

          Menurut Faozal, kendati TAPD Pemprov tak memasukkan dukungan anggaran pada dokumen APBD 2020, pihaknya akan berupaya mencari format pembiayaan melalui program lainnya. Salah satunya, mengusahan lewat dana APBN di Kementrian Pariwisata.

          “Pokoknya, program 99 desa wisata NTB ini harus jalan karena sudah ada SK yang pak Gubernur tandatangani. Nantinya, teknis kita mengupayakan lewat APBN di Kemenpar untuk membantu pembiayaannya,” kata dia.

          Faozal mengatakan alokasi desa yang di intervensi untuk program desa wisata pada tahun 2020 adalah sebanyak 30 desa wisata di wilayah NTB. Direncanakan, dana itu akan difokuskan pada tiga hal penguatan distinasi pariwisata di masing-masing desa. Diantaranya kegiatan aksesibilitas, amenitas dan atraksinya.

          “Alokasi dana desa wisata di perencanaan kami adalah sebesar Rp 1 miliar untuk satu desa. Harapannya, dengan adanya dana itu, maka optimalisasi potensi desa bagi kesejahteraan masyarakatnya akan bisa terwujud,” tandas Faozal.  

          Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.

          Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

          Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.

          Kemudian di KLU ditetapkan delapan desa wisata. Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

          Faozal menjelaskan dari 99 desa wisata, baru 20 desa yang akan diintervensi tahun ini. Pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) akan melakukan penguatan dari sisi infrastruktur dan kelembagaan desa wisata. “Kita melakukan intervensi paling tidak 99 desa wisata selesai selama lima tahun,” ungkapnya.

         Faozal menyebutkan, ada tujuh desa wisata yang sudah menjadi pilot project di Pulau Lombok. Seperti Desa Wisata Setanggor dan Bilebante Lombok Tengah. Kemudian Desa Wisata Kerujuk Lombok Utara. Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

          Dalam pengembangan 20 desa wisata tahun 2019 ini, lanjut Faozal, akan fokus pada penguatan fisik dan layanan-layanan umum desa wisata. Seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya.

          Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata. “Kita dorong untuk menguatkan peran desanya di situ. Sudah kita buat, nanti ada FGD-nya 20 desa itu,” kata dia.

          Saat ini, kata Faozal, Tim Konsultan sedang melakukan pemetaan kebutuhan pada 20 desa wisata yang akan dilakukan intervensi. Terkait anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan 20 desa wisata ini, Faozal tak menyebutkan angka pastinya. Tetapi yang jelas, katanya, setiap desa mendapatkan alokasi yang berbeda. Ada yang mendapatkan Rp300 juta dan Rp400 juta. RUL

About literasi

Check Also

Rakor dan Percepatan DPSP Mandalika Digelar, Gubernur : Kita Semua On The Right Track

Rakor Kerjasama Kementerian/Lembaga/dunia usaha, Pemda dan percepatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika Lombok Tengah, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: