Selasa , Januari 19 2021
Home / Dinamika / Wisata Halal Tak Identik dengan Syariah

Wisata Halal Tak Identik dengan Syariah

MATARAM, Literasi – Wisata halal sudah menjadi tren global bahkan di negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Pariwisata ini tidak identik dengan syariah.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan, Pemprov NTB memprogram wisata halal hanya untuk merespon trend itu dan membuka diri menjadi salah satu destinasi wisata halal dunia.

“Sekarang industri halal tourism telah berkembang cepat di seluruh dunia. Jadi, jika NTB tidak ikut trend dunia maka, pasar wisatawan kita jelas akan stagnan,” ujar Johan, belum lama ini. Ia menyebut Taiwan, Thailand, China hingga Jepang pun perlahan membangun dan menyediakan segala kebutuhan umat Islam. Mereka mulai membangun masjid di stasiun, dan juga menyediakan berbagai makanan halal untuk menjamu para wisatawan. Sehingga, brand wisata halal melekat pada negara-negara yang bukan mayoritas muslim tersebut.

Sebaliknya beberapa negara muslim mayoritas, justru kesulitan untuk mendapatkan label wisata halal karena biasanya lalai soal kebersihan dan hospitality.

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 itu menegaskan trend wisata halal sekarang tidak hanya identik dengan syariah Islam melainkan lebih kepada nilai-nilai universal, terutama pada kebersihan dan cara penyajian produk makanan yang sudah barang tentu tetap memperhatikan kehalalan dalam makanannya.

Banyaknya penolakan terkait pariwisata halal disebabkan mispersepsi soal istilah halal yang hanya diidentikkan dengan syariah. Sehingga, berdampak muncul adanya polemik soal pemisahan tenda juga pemisahan pantai antara laki-laki dan perempuan.

Kata dia, agar NTB bisa bersaing pada pasar wisata halal dunia maka yang harus ada formula strategi pengembangan. Diantaranya, menghadirkan kebersihan produk, destinasi, memberi akses dan rasa nyaman dalam kehalalan makanan dan tempat ibadah harus fokus dilakukan. Karena itu strategi dasar wisata halal itu itu bisa dikuasai.

          Karenanya, yang harus dilakukan Pemprov NTB yaitu kebijakan yang mewajibkan semua produk harus bersertifikat halal, terutama produk franchise

Ini penting untuk menciptakan rasa aman harus cepat dilakukan. fm

About literasi

Check Also

ITDC Apresiasi Pemilik Lahan Enclave di Sirkuit Mandalika Kosongkan Lahan secara Sukarela

FOTO. Salah satu pemilik lahan lahan, terletak di tikungan 13, tepat menghadang trackline sirkuit Jalan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: