Sabtu , Desember 5 2020
Home / Dinamika / Gubernur : Pariwisata dan Tambang Rakyat di Lobar jadi Tantangan Pemkab Lobar

Gubernur : Pariwisata dan Tambang Rakyat di Lobar jadi Tantangan Pemkab Lobar

MATARAM, Literasi – Gubernur Zulkieflimansyah mengaku mendapatkan informasi tentang pencemaran lingkungan akibat penambangan liar di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, masuk dalam taraf mengkhawatirkan.

          Menurut dia, informasi adanya pencemaran lingkungan di Sekotong diperolehnya dari laporan LSM dan media asing yang telah memberitakan pencemaran merkuri di Sekotong masuk salah satu katagori tertinggi di NTB saat ini.

“Pencemaran merkuri di Sekotong itu baru sebatas informasi yang harus benar-benar diverifikasi kembali. Nanti, coba kita akan mengecek lokasi penambangan liar di Sekotong yang menjadi pemicu pencemaran lingkungan di sana (Sekotong),” ujar Gubernur menjawab wartawan, Selasa (23/4).

          Zul tidak menampik potensi tambang yang ada di Lombok, khususnya di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Namun, di sisi lain menimbulkan dilema lantaran lokasi tersebut juga sedang dikembangkan menjadi objek destinasi wisata.

          “Pilihan yang sulit karena ada potensi tambang yang sangat besar, tapi pada saat yang sama ada implikasi terhadap pariwisata,” ucap Zul.

          Oleh karenanya, Zul ingin adanya teknologi dalam pemanfaatan tambang yang tidak merusak lingkungan. “Bahkan sekarang ada teknologi desain tambang dijadikan tempat wisata juga, tapi kalau memang kita tidak sanggup, ya pariwisata harus dikedepankan dan tambang yang mengalah, nanti cari solusi yang pas,” kata Zul.

Ancaman Pariwisata

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB menilai tambang rakyat di wilayah Sekotong, Lombok Barat, adalah ancaman bagi pariwisata di Lombok Barat, meskipun kecantikan dan pesona alam di kawasan itu telah “mencuri” perhatian banyak wisatawan.

“Dari catatan kami hingga 2017 ini, sektor pariwisata tidak bisa bersandingan dengan pertambangan. Akan ada konsekuensi kerusakan alam yang ditimbulkan dari pertambangan di Sekotong,” kata Moerdani, Direktur Walhi NTB yang dikonfirmasi terpisah.

Moerdani juga mengkritik Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perda tersebut, menurutnya, telah menyebabkan masyarakat merasa berhak melakukan aktivitas tambang dengan dalih dilegalkan oleh perda.

“Kita tahu sendiri bagaiaman dampak dari aktivitas tambang rakyat ini terhadap lingkungan, termasuk ekosistem laut termasuk terumbu karang, limbah tambang yang bercampur dengan merkuri terbuang tanpa aturan baku dan sampai ke laut,” katanya.

Fenomena ini, kata Moednai terjadi sejak tahun 2008. Ironisnya, bersamaan dengan itu, sektor pariwisata Lombok Barat, terutama wilayah Sekotong, tengah dibangun. Bagi Walhi, sangat naif mengabungkan sektor tambang dengan pariwisata.

Ancaman dampak tambang rakyat bagi pariwisata memang tidak langsung terjadi, karena itu jangka panjang. Dikatakannya, persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks mengharuskan semua pihak untuk melakukan pembenahan dan perbaikan, baik dari sisi kebijakan, penganggaran maupun penguatan kapasitas masyarakat.

Walhi mendorong upaya moratorium tambang karena dampaknya mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Yang tak kalah penting adalah penegakan hukum kasus-kasus lingkungan di NTB yang masih sangat minim.

“Penegakan hukum lebih progresif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif lagi,” tandas Moerdani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Ispan Junaidi yang dikonfirmasi juga membenarkan bahwa tambang dan pariwisata menjadi andalan bagi Lombok Barat. Namun belakangan, sektor tambang tidak lagi mendominasi. Justru sebaliknya, sektor pariwisata menjadi andalan Lombok Barat.

Ispan mengakui sulit mengubah pola pikir masyarakat. Banyaknya gelondongan dan penggunaan merkuri yang tidak sesuai standar dikhawatirkan akan membahayakan lingkungan dan alam yang menjadi jualan pariwisata. “Tapi dari hasil penelitian dampaknya belum pada taraf membahayakan, hanya saja kita terus berupaya agar kegiatan tambang yang mengunakan bahan berbahaya tidak diteruskan. Semoga kita bisa mengubah cara berpikir masyarakat yang keliru,” tandas Ispan Junaidi. RUL

About literasi

Check Also

Terapkan CHSE, NTB Siap Buka Peluang Perekonomian Wisata

.Sitti Rohmi Djalilah Penguatan sektor pariwisata di Provinsi NTB dengan menerapkan prosedur Clean, Healthy, Safety …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: